Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Peraturan

Peraturan 3 Menteri Soal Ponsel
Peraturan 3 Menteri Soal Ponsel "BM" DIharapkan Lindungi Negara dari Kerugian
Dengan peraturan ini, konsumen akan terlindungi dan terhindar dari produk ponsel ilegal atau BM, sekaligus meningkatkan pendapatan negara.
Rilis
02:23
Tapera Picu Kemarahan, Menteri Basuki Akui Sosialisasi Pemerintah Lemah
Tapera Picu Kemarahan, Menteri Basuki Akui Sosialisasi Pemerintah Lemah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut...

video
Mahfud Sebut Putusan MA Salah, Peraturan KPU Sudah Sesuai dengan UU Pilkada
Mahfud Sebut Putusan MA Salah, Peraturan KPU Sudah Sesuai dengan UU Pilkada
Guru Besar Fakultas Hukum UII, Mahfud MD sebut putusan MA salah karena batalkan isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan UU Pilkada...
Nasional
04:00
Mei Penuh Polemik Kebijakan, Pemerintah 'Ciptakan' Kegaduhan dan Kecemasan
Mei Penuh Polemik Kebijakan, Pemerintah 'Ciptakan' Kegaduhan dan Kecemasan

Sejumlah aturan baru yang resmi diteken Presiden Joko Widodo akhir-akhir...

video
02:01
Sah! Jokowi Resmi Izinkan Ormas Kelola Lahan Tambang
Sah! Jokowi Resmi Izinkan Ormas Kelola Lahan Tambang

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun...

video

All News

04:26
4 Poin Draf Revisi UU TNI yang Jadi Sorotan, Tentara Bisa Duduki Jabatan Sipil dan Usia Pensiun

4 Poin Draf Revisi UU TNI yang Jadi Sorotan, Tentara Bisa Duduki Jabatan Sipil dan Usia Pensiun

video
02:32
Soal Tapera, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Masyarakat Kena Prank

Soal Tapera, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Masyarakat Kena Prank

video
03:21
Usia Pensiun TNI Diubah, Karier Bintara, Tamtama, dan Perwira Makin Panjang

Usia Pensiun TNI Diubah, Karier Bintara, Tamtama, dan Perwira Makin Panjang

video
02:50
8 Aturan Aneh yang Ada di Korea Utara, Melanggar Bisa Dihukum Mati

8 Aturan Aneh yang Ada di Korea Utara, Melanggar Bisa Dihukum Mati

video
Konsisten Kelola Keuangan secara Transparan, Pemprov Sumsel Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

Konsisten Kelola Keuangan secara Transparan, Pemprov Sumsel Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

Regional
Pajak Kendaraan Termasuk Bentuk Legalitas Kepemilikan

Pajak Kendaraan Termasuk Bentuk Legalitas Kepemilikan

News
Kenaikan UKT UNY Dikeluhkan BEM,  Kampus: Ditetapkan Sesuai Peraturan

Kenaikan UKT UNY Dikeluhkan BEM, Kampus: Ditetapkan Sesuai Peraturan

Yogyakarta
02:46
Antrean Haji Reguler Puluhan Tahun, Bisakah Daftar Sejak Anak-anak?

Antrean Haji Reguler Puluhan Tahun, Bisakah Daftar Sejak Anak-anak?

video
Sempat Dihentikan akibat Protes Kenaikan, Registrasi Mahasiswa Baru Unsoed Kembali Dibuka

Sempat Dihentikan akibat Protes Kenaikan, Registrasi Mahasiswa Baru Unsoed Kembali Dibuka

Regional
BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

Whats New
Didemo Mahasiswanya, Unsoed Cabut Peraturan Rektor soal Kenaikan UKT

Didemo Mahasiswanya, Unsoed Cabut Peraturan Rektor soal Kenaikan UKT

Tren
Besaran UKT Unsoed 2024 Dicabut, Akan Ada Peraturan Baru

Besaran UKT Unsoed 2024 Dicabut, Akan Ada Peraturan Baru

Edu
Video Viral Polisi Sebut Pelat Nomor Model Tempel Langgar Peraturan

Video Viral Polisi Sebut Pelat Nomor Model Tempel Langgar Peraturan

Feature
Ramai soal Bea Cukai, Sri Mulyani: Kalau Ada Peraturan, Memang Harus Dilakukan...

Ramai soal Bea Cukai, Sri Mulyani: Kalau Ada Peraturan, Memang Harus Dilakukan...

Whats New
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Pj Gubernur Fatoni Ajukan 6 Ranperda Provinsi Sumsel

Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Pj Gubernur Fatoni Ajukan 6 Ranperda Provinsi Sumsel

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads