Kementerian Dalam Negeri menolak pengajuan pembiayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap tiga BUMD, yakni Bank DKI, Tjipinang Food Station, dan Jakarta Propertindo.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Zulkifliemansyah menilai, porsi penyertaan modal nasional untuk 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48,01 triliun terlalu besar.