Firli mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi salah satu hal yang penting dilakukan adalah peningkatan integritas penyelenggara negara.

Penegak hukum, pejabat, atau penyelenggara negara yang menerima suvenir berupa iPod saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, bisa dipidana jika tidak mengembalikan suvenir tersebut dalam waktu 30 hari setelah KPK menyatakan pember

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju memiliki kenaikan harta kekayaan yang drastis selama 2020-2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan proses pemeriksaan dan klarifikasi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilakukan kepada Rafael Alun Trisambodo pada Rabu (1/3/2023) lalu dan akan dilakukan juga kepada Eko Darmanto pada Selasa (7/3/2023) mendatang.

Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto telah selesai melakukan klarifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2023).