Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Penyelenggara Negara

KPK Sebut Masih Ada 21.939 Penyelenggara Negara yang Belum Lapor LHKPN
KPK Sebut Masih Ada 21.939 Penyelenggara Negara yang Belum Lapor LHKPN
Para pejabat tersebut mulai dari pejabat setingkat menteri/kepala lembaga, hingga kepala daerah. Pelaporan LHKPN, tegas Ipi, bersifat wajib.
Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya
Dalam acara ini, KPK bakal memberikan pembekalan antikorupsi bagi menteri dan jajaran pejabat eselon satu KLHK beserta pasangan masing-masing.
Nasional
Rincian Harta Kekayaan Presiden Jokowi yang Naik Rp 7,8 Miliar Selama 2021
Rincian Harta Kekayaan Presiden Jokowi yang Naik Rp 7,8 Miliar Selama 2021
Jumlah tersebut diketahui setelah Jokowi melaporkan total kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Februari 2022.
Wiken
7 Menteri Jokowi Catatkan Penurunan Harta Kekayaan, dari Luhut hingga Nadiem
7 Menteri Jokowi Catatkan Penurunan Harta Kekayaan, dari Luhut hingga Nadiem
Sejumlah menteri justru mencatatkan penurunan harta kekayaan selama 2020-2021. Angkanya dari Rp 350 juta, hingga Rp 28 miliar.
Nasional
Ini Sosok 4 Menteri Jokowi yang Mempunyai Harta Paling Minim
Ini Sosok 4 Menteri Jokowi yang Mempunyai Harta Paling Minim
Ada 4 menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mempunyai harta dibawah Rp 10 miliar.
Nasional

All News

Deretan Menteri Jokowi Terkaya, Tertinggi Hartanya Rp 10 Triliun, Siapa?

Deretan Menteri Jokowi Terkaya, Tertinggi Hartanya Rp 10 Triliun, Siapa?

Nasional
7 Menteri Jokowi yang Hartanya Naik Drastis dalam Setahun, Ada yang Capai Rp 6,8 Triliun

7 Menteri Jokowi yang Hartanya Naik Drastis dalam Setahun, Ada yang Capai Rp 6,8 Triliun

Nasional
KPK Imbau ASN Tak Terima Parsel hingga THR yang Berhubungan dengan Jabatan

KPK Imbau ASN Tak Terima Parsel hingga THR yang Berhubungan dengan Jabatan

Nasional
KPK Imbau Penyelenggara Negara Tak Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

KPK Imbau Penyelenggara Negara Tak Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Nasional
KPK: 15.649 Penyelenggaran Negara Belum Serahkan Laporan Kekayaan

KPK: 15.649 Penyelenggaran Negara Belum Serahkan Laporan Kekayaan

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Nasional
Mendagri Ungkap Penyebab Pejabat Negara Kerap Terjerat Korupsi

Mendagri Ungkap Penyebab Pejabat Negara Kerap Terjerat Korupsi

Kompas Advertorial
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Nasional
Rachel Vennya dan Penerima Rp 40 Juta Tak Dijerat Pasal Suap karena Bukan Penyelenggara Negara

Rachel Vennya dan Penerima Rp 40 Juta Tak Dijerat Pasal Suap karena Bukan Penyelenggara Negara

Megapolitan
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Tanggapan Istana soal Koreksi MK atas Pasal Imunitas Penyelenggara Negara dalam UU Penanganan Covid-19

Tanggapan Istana soal Koreksi MK atas Pasal Imunitas Penyelenggara Negara dalam UU Penanganan Covid-19

Nasional
MK Koreksi Pasal soal Imunitas Penyelenggara Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19

MK Koreksi Pasal soal Imunitas Penyelenggara Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

Nasional
Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin

Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin

Nasional
Penyelenggara Negara Bisa Bohong soal Harga Kendaraan di LHKPN? Ini Kata KPK

Penyelenggara Negara Bisa Bohong soal Harga Kendaraan di LHKPN? Ini Kata KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads