Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Penyelenggara Negara

KPK Sebut Masih Ada 21.939 Penyelenggara Negara yang Belum Lapor LHKPN
KPK Sebut Masih Ada 21.939 Penyelenggara Negara yang Belum Lapor LHKPN
Para pejabat tersebut mulai dari pejabat setingkat menteri/kepala lembaga, hingga kepala daerah. Pelaporan LHKPN, tegas Ipi, bersifat wajib.
Nasional
Tanggapan Istana soal Koreksi MK atas Pasal Imunitas Penyelenggara Negara dalam UU Penanganan Covid-19
Tanggapan Istana soal Koreksi MK atas Pasal Imunitas Penyelenggara Negara dalam UU Penanganan Covid-19
Istana mengeklaim, putusan MK sejalan dengan aturan yang telah dibuat pemerintah dalam UU Penanganan Covid-19.
Nasional
MK Koreksi Pasal soal Imunitas Penyelenggara Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19
MK Koreksi Pasal soal Imunitas Penyelenggara Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Mahkamah Konstitusi (MK) mengoreksi ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 2/2020 yang berpotensi memberikan hak imunitas kepada penyelenggara negara.
Nasional
KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN
KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN
Ada 19.967 penyelenggara negara yang belum melengkapi kekurangan dokumen LHKPN.
Nasional
Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin
Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin
Kekayaan pejabat mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Di lain pihak, jumlah penduduk miskin naik dibanding Maret 2020.
Nasional

All News

Penyelenggara Negara Bisa Bohong soal Harga Kendaraan di LHKPN? Ini Kata KPK

Penyelenggara Negara Bisa Bohong soal Harga Kendaraan di LHKPN? Ini Kata KPK

Nasional
95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, KPK: Banyak Harta yang Tak Dilaporkan

95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, KPK: Banyak Harta yang Tak Dilaporkan

Nasional
KPK: Ada Penyelenggara Negara Lapor Hartanya Minus Rp 1,7 Triliun

KPK: Ada Penyelenggara Negara Lapor Hartanya Minus Rp 1,7 Triliun

Nasional
KPK: Kepatuhan Lapor LHKPN Anggota Legislatif Cenderung Turun

KPK: Kepatuhan Lapor LHKPN Anggota Legislatif Cenderung Turun

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Jelang Lebaran, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tidak Terima Gratifikasi

Jelang Lebaran, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tidak Terima Gratifikasi

Whats New
Terbitkan SE, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tak Minta THR

Terbitkan SE, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tak Minta THR

Nasional
Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Nasional
Apa Perbedaan antara Gratifikasi dan Suap?

Apa Perbedaan antara Gratifikasi dan Suap?

Nasional
Apa Saja Kriteria Gratifikasi yang Tak Perlu Dilaporkan kepada KPK?

Apa Saja Kriteria Gratifikasi yang Tak Perlu Dilaporkan kepada KPK?

Nasional
KPK: 31 Maret 2021 Batas Waktu Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN

KPK: 31 Maret 2021 Batas Waktu Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN

Nasional
Periksa Nurdin Abdullah, KPK Konfirmasi Harta Kekayaan Selaku Penyelenggara Negara

Periksa Nurdin Abdullah, KPK Konfirmasi Harta Kekayaan Selaku Penyelenggara Negara

Nasional
KPK Minta 239 Penyelenggara Negara Lengkapi Laporan Harta Kekayaan

KPK Minta 239 Penyelenggara Negara Lengkapi Laporan Harta Kekayaan

Nasional
KPK Terbitkan SE, Ingatkan Penyelenggara Negara Setor LHKPN

KPK Terbitkan SE, Ingatkan Penyelenggara Negara Setor LHKPN

Nasional
Dewas KPK Ungkap Firli Perintahkan Lakukan OTT UNJ Meski Tak Ada Penyelenggara Negara

Dewas KPK Ungkap Firli Perintahkan Lakukan OTT UNJ Meski Tak Ada Penyelenggara Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads