Keputusan ini mengacu peraturan bahwa masa hukuman suspensi bagi pelaku doping dihitung berdasarkan waktu dan bukan peristiwa olahraga.

PN Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dinilai keluar dari akal sehat.

Sekretaris Jenderal (sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk tak mentoleransi seluruh pihak yang sengaja ingin melakukan penundaan Pemilu 2024.