Wacana penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode berbenturan dengan UUD 1945.

PN Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dinilai keluar dari akal sehat.

Sekretaris Jenderal (sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk tak mentoleransi seluruh pihak yang sengaja ingin melakukan penundaan Pemilu 2024.