"Bagaimana Luhut menjelaskan secara hukum kaitan antara pengumpulan data tersebut dengan tugas sebagai Menko Marves?” katanya.

PN Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dinilai keluar dari akal sehat.

Sekretaris Jenderal (sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk tak mentoleransi seluruh pihak yang sengaja ingin melakukan penundaan Pemilu 2024.