Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pengupahan

Tolak UMP Hasil Revisi Anies, Pengusaha Sebut demi
Tolak UMP Hasil Revisi Anies, Pengusaha Sebut demi "Nyapres" hingga Minta Mendagri Beri Sanksi
Pengusaha menilai revisi kenaikan upah yang dilakukan Anies melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama PP Nomor 36 Tahun 2021.
Whats New
Saat Anies Langgar Aturan Pengupahan tapi Ancam Beri Sanksi Pengusaha...
Saat Anies Langgar Aturan Pengupahan tapi Ancam Beri Sanksi Pengusaha...
Anies mengancam memberi sanksi pengusaha yang tak membayar upah sesuai Keputusan Gubernur DKI
Megapolitan
Redam Gaduh UMP DKI, Kemenaker: Semua Kepala Daerah Wajib Terapkan Upah Sesuai PP Pengupahan
Redam Gaduh UMP DKI, Kemenaker: Semua Kepala Daerah Wajib Terapkan Upah Sesuai PP Pengupahan
Revisi kenaikan UMP DKI dari 0,85 persen jadi 5,1 persen menjadi pro dan kontra antara pengusaha dan buruh hingga kini.
Whats New
Kala Janji Anies untuk Naikkan UMP Jakarta Terhalang PP Pengupahan
Kala Janji Anies untuk Naikkan UMP Jakarta Terhalang PP Pengupahan
Menurut Anies, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
Megapolitan
Kemenaker: Struktur dan Skala Upah Jamin Aspek Keadilan Pekerja
Kemenaker: Struktur dan Skala Upah Jamin Aspek Keadilan Pekerja
Kemenaker menilai struktur dan skala upah bisa menjamin keadilan bagi pakerja atau buruh.
Whats New

All News

Menaker: PP tentang Pengupahan Tetap Berlaku

Menaker: PP tentang Pengupahan Tetap Berlaku

Whats New
Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Nasional
UMK 2022 Kota Bekasi Cuma Naik 0,71 Persen, Pemkot: Sesuai Formula PP Pengupahan

UMK 2022 Kota Bekasi Cuma Naik 0,71 Persen, Pemkot: Sesuai Formula PP Pengupahan

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
Jika PP Pengupahan Tak Dicabut, Buruh Sebut Pengangguran Akan Naik dan Daya Beli Turun

Jika PP Pengupahan Tak Dicabut, Buruh Sebut Pengangguran Akan Naik dan Daya Beli Turun

Rilis
Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Rilis
Apa Implikasinya jika Upah Minimum Ditetapkan Tak Sesuai PP Pengupahan?

Apa Implikasinya jika Upah Minimum Ditetapkan Tak Sesuai PP Pengupahan?

Work Smart
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Kuasa Hukum Penggugat Anggap PP Pengupahan Bisa Batal

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Kuasa Hukum Penggugat Anggap PP Pengupahan Bisa Batal

Whats New
 Kemenaker Ajak Buruh dan Pengusaha Bahas Perluasan BSU, JHT, dan Pengupahan

Kemenaker Ajak Buruh dan Pengusaha Bahas Perluasan BSU, JHT, dan Pengupahan

Rilis
Soal THR Dicicil atau Dibayar Penuh, Ini Kata Dewan Pengupahan Nasional

Soal THR Dicicil atau Dibayar Penuh, Ini Kata Dewan Pengupahan Nasional

Whats New
Pemerintah Minta Pengusaha Patuhi Regulasi Pengupahan Terhadap Pegawai

Pemerintah Minta Pengusaha Patuhi Regulasi Pengupahan Terhadap Pegawai

Whats New
Anggota Komisi IX Ini Sebut PP Pengupahan yang Baru Berpotensi Sejahterakan Buruh

Anggota Komisi IX Ini Sebut PP Pengupahan yang Baru Berpotensi Sejahterakan Buruh

Nasional
Jokowi Terbitkan PP Pengupahan, Pemda Wajib Ikuti Pedoman dari Pemerintah Pusat

Jokowi Terbitkan PP Pengupahan, Pemda Wajib Ikuti Pedoman dari Pemerintah Pusat

Whats New
Jokowi Teken PP, Atur Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh

Jokowi Teken PP, Atur Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh

Nasional
Aturan Pengupahan Industri Padat Karya Terbit, Serikat Buruh Khawatir

Aturan Pengupahan Industri Padat Karya Terbit, Serikat Buruh Khawatir

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads