"Di satu sisi boleh saja untuk menjaga kewibawaan presiden, tetapi jangan sampai membunuh demokrasi," ujar Masinton, saat ditemui di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Amir Syamsuddin, mengakui sempat mengajukan pasal larangan penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Amir Syamsuddin, meminta pemerintahan Joko Widodo tidak menyalahkan SBY soal adanya pasal larangan penghinaan presiden di RUU KUHP.