Kontroversi RKUHP, kritik Presiden berujung penjara?

AHY mengatakan bahwa jangan sampai pasal jadi alat penguasa untuk gebuk rakyat.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pasal penyerangan harkat dan martabat di KUHP yang baru dibuat bukan untuk melindungi Presiden Joko Widodo.

Penjelasan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej soal penghapusan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum di RKUHP.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022). Namun begitu, koalisi masyarakat sipil menilai ada 12 aturan bermasalah dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru.