Namun sayangnya, kata Taufik, salah satu yang menjadi kendala dalam pendataan adalah intimidasi dari Ormas BMPTV-SI sendiri.

Kisruh pembongkaran hunian warga di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, seharusnya tidak perlu terjadi jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalankan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan baik.

Penggusuran permukiman warga Kampung Pulo sebagai bagian dari program normalisasi Sungai Ciliwung.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menganggap penggusuran warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai aksi strategis yang tidak manusiawi.

"Kami menyesalkan, seharusnya sebagaimana warga bilang, yang dijanjikan Jokowi dan Ahok, seharusnya masyarakat itu dibantu. Akan tetapi, ini tanpa ada ganti rugi, sangat kejam, dan melanggar hak masyarakat. Ini kan properti mereka. Tidak bisa seperti itu.