Molornya pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 berdampak terhadap tidak terbayarnya tagihan listrik di semua kantor-kantor dan fasilitas yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI dalam dua bulan terakhir.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan bahwa lembaganya akan berupaya agar pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bisa dilakukan akhir Desember.

Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015 diprediksi baru dapat terlaksana 8 Januari 2015. Padahal, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 903/6865/SJ tanggal 2 November 2014 tentang percepatan penyeles

Pria yang akrab disapa Ahok itu pun meminta masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk menyusun program mana saja yang dijadikan prioritas dan menggunakan anggaran pendahuluan.

Wakil Gubernur DKI JAkarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 kembali molor.