“Jangan karena gampang, sebentar-sebentar check out dari online shop. Pada akhir bulan pusing karena tagihan kartu kredit membengkak," ujarnya.

Melalui kerjasama ini, Bank Mandiri dan Pelni akan mengimplementasikan fasilitas pengelolaan keuangan yang meliputi cash management, e-tax dan host-to-host e-ticketing.

Kementerian Dalam Negeri menandatangani nota kesepahaman atau Mutual of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan bersih.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai bahwa persentase akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat kecil. Banyak pemborosan di mana-mana.