Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama meminta KPK menyelidiki perjanjian kontrak antara PT Godang Jaya Tua dan DKI terkait perjanjian 25 tahun pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, Jawa Barat.

Hampir Rp 1 triliun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan dana untuk pengelolaan sampah. Pemerintah menggaet swasta membantu pengangkutan ataupun pengolahan di tempat pembuangan akhir.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menghentikan kerja sama pengangkutan sampah dengan pihak swasta sejak Januari 2014 lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan alasan pemutusan kerja sama itu disebabkan karena meru

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada permainan dalam sistem pengangkutan sampah di Dinas Kebersihan DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap ke depan tidak ada lagi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengelola sampah.