"Saya berpendapat bahwa sebenarnya tidak betul. Mestinya peraturan seperti itu dibuat sebelum terjadi (Jokowi mengajukan izin ke presiden). Ini tidak bisa dari segi ilmu hukum apalagi kode etik tidak bisa dibenarkan. Maka tidak sah,"
Kendati pemerintah berencana menghapus skema FLPP, BTN tetap akan menjadi eksekutor terbesar untuk program pembiayaan rumah bersubsidi bagi rakyat menengah bawah atau MBR.
Salah satu strategi BTN untuk memangkas rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) adalah melelang kredit pemilikan rumah atau KPR yang macet. BTN menargetkan penyusutan KPR bermasalah.