Selain dinilai tidak terintegrasi dengan rumah menengah bawah, kebijakan BI menerapkan aturan "loan to value" atau rasio pinjaman terhadap nilai rumah dalam KPR juga terlambat dieksekusi.
Pemerintah didesak untuk terus menyediakan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Angka kekurangan rumah untuk masyarakat setiap tahun meningkat 700.000 unit.
Pemerintah harus segera menyiapkan bank tanah untuk mengantisipasi melonjaknya harga lahan. Banyak aset pemerintah dan BUMN serta pemerintah dimanfaatkan untuk kebutuhan itu.
Aturan loan to value atau LTV yang semula ditujukkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan properti, meredam spekulasi, dan menjaga sektor properti tetap sehat dinilai berpotensi salah sasaran.
Asosiasi pengembang rumah bersubsidi berharap pemerintah bisa memberikan subsidi uang muka rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dibutuhkan sebagai solusi menghadapi kenaikan harga rumah.