Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pengadaan

Soal Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar, Politisi Demokrat: Kita Harus Punya
Soal Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar, Politisi Demokrat: Kita Harus Punya "Sense of Crisis"
"Soal besarnya anggaran, memang kita harus punya sense of crisis, perlukah kita mengeluarkan itu,"
Nasional
Sekjen PAN Nilai Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar Belum Diperlukan, Lebih Baik untuk Bantu UMKM
Sekjen PAN Nilai Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar Belum Diperlukan, Lebih Baik untuk Bantu UMKM
Tak hanya gorden, menurut Eddy, rencana pengadaan aspal untuk area Kompleks Parlemen juga belum diperlukan pada saat ini.
Nasional
Fraksi PPP: Anggaran Gorden Rp 90 Juta bila Dialokasikan untuk Beli Minyak Goreng Lebih Bermanfaat
Fraksi PPP: Anggaran Gorden Rp 90 Juta bila Dialokasikan untuk Beli Minyak Goreng Lebih Bermanfaat
Terlebih, kata dia, tidak semua rumah jabatan ditempati oleh anggota dewan sehingga gorden yang ada saat ini menurutnya sudah cukup.
Nasional
Soal Gorden Rp 48,7 Miliar, Fraksi PPP: Tak Urgen, yang Ada Masih Layak Pakai
Soal Gorden Rp 48,7 Miliar, Fraksi PPP: Tak Urgen, yang Ada Masih Layak Pakai
"Kalau di rumah pribadi ya silakan mau gorden seharga Rp 100 juta, Rp 200 juta, ini kan gordennya menggunakan anggaran negara, enggak pas," katanya.
Nasional
Soal Anggaran Gorden Rumah Dinas DPR, Pengamat: Apakah kalau Tidak Diganti Tidak Bisa Tidur?
Soal Anggaran Gorden Rumah Dinas DPR, Pengamat: Apakah kalau Tidak Diganti Tidak Bisa Tidur?
DPR dinilai tidak berempati terhadap rakyat dengan menganggarkan Rp 48,7 miliar untuk penggantian gorden rumah dinas jabatan.
Nasional

All News

Sebut Rumah Jabatan DPR Tak Ditempati, Formappi Nilai Pengadaan Gorden Tak Urgen

Sebut Rumah Jabatan DPR Tak Ditempati, Formappi Nilai Pengadaan Gorden Tak Urgen

Nasional
Sekjen Klaim Tak Ada

Sekjen Klaim Tak Ada "Hengki Pengki" dalam Pengadaan Gorden untuk Rumah Dinas DPR

Nasional
Ketua Alsintani Tegaskan Pengadaan Alsintan di Kementan Telah Utamakan Produk Dalam Negeri

Ketua Alsintani Tegaskan Pengadaan Alsintan di Kementan Telah Utamakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Setelah Disentil, Polri Nyatakan Akan Ikuti Arahan Presiden Terkait Pengadaan Seragam

Setelah Disentil, Polri Nyatakan Akan Ikuti Arahan Presiden Terkait Pengadaan Seragam

Nasional
Teten Masduki Minta Dinas Dampingi UMKM agar Bisa Masuk ke E-Katalog Pemerintah

Teten Masduki Minta Dinas Dampingi UMKM agar Bisa Masuk ke E-Katalog Pemerintah

Program
Tingkatkan P3DN, Pemerintah Gelar Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022

Tingkatkan P3DN, Pemerintah Gelar Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022

Rilis
Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK di Banten Rugikan Negara Rp 8,9 M

Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK di Banten Rugikan Negara Rp 8,9 M

Regional
Kejati Banten Tetapkan Mantan Presdir PT AXI Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK

Kejati Banten Tetapkan Mantan Presdir PT AXI Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK

Regional
Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Helikopter AW-101

Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Helikopter AW-101

Nasional
KPK Dalami Persiapan Pengadaan E-KTP dengan Periksa Eks Direktur Produksi PNRI

KPK Dalami Persiapan Pengadaan E-KTP dengan Periksa Eks Direktur Produksi PNRI

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Kasus Pengadaan Helikopter AW-101 Digelar Selasa Siang Ini

Sidang Putusan Praperadilan Kasus Pengadaan Helikopter AW-101 Digelar Selasa Siang Ini

Nasional
Dugaan Korupsi Heli AW-101 Dihentikan Puspom TNI, Panglima: Saya Masih Pelajari

Dugaan Korupsi Heli AW-101 Dihentikan Puspom TNI, Panglima: Saya Masih Pelajari

Nasional
Saat Aksi Kriminal Jalanan Makin Marak di Bekasi dan Polisi Minta Pengadaan 1.000 CCTV...

Saat Aksi Kriminal Jalanan Makin Marak di Bekasi dan Polisi Minta Pengadaan 1.000 CCTV...

Megapolitan
KPK Bawa 84 Bukti Hadapi Praperadilan Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Bawa 84 Bukti Hadapi Praperadilan Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Kejati Periksa Kadis Pertamanan DKI Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan di Cipayung

Kejati Periksa Kadis Pertamanan DKI Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan di Cipayung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads