Penegakan hukum sepanjang 2014 mulai memberikan harapan. Sejumlah sinyal perbaikan ditangkap publik meski masalah mendasar, seperti budaya taat hukum dan mentalitas aparat, masih belum terselesaikan.
"Performa buruk penegakan hukum dengan Jaksa Agung dan Menhuk HAM yang keduanya berasal dari parpol akan terjadi pada era Jokowi. Jokowi pun diprediksi gagal memenuhi janji penegakan HAM sebagaimana dikampanyekan," ujarnya.
Kalangan penggiat antikorupsi di Indonesia khawatir Kejaksaan Agung tidak bisa menjalankan penegakan hukum karena latar belakang pemimpinnya dari kalangan politisi. Presiden Joko Widodo menunjuk politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.