Calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjanjikan perbaikan mutu pendidikan pesantren sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT tahun anggaran 2007-2008. Kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi NTT sejak 2008.
Para orangtua siswa SMA dan SMP beramai-ramai mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Senin (30/6/2014) sebab ingin mengurus pindah rayon yang ternyata sudah tutup sejak 25 Juni lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, NTT, tahun anggaran 2007-2008.