Rekayasa lalu lintas tersebut diberlakukan karena adanya pekerjaan penataan pedagang kaki lima (PKL) di jalan tersebut.

Empat maladministrasi itu, pengabaian, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan ketidakpatutan atas kerja sama dengan preman atau ormas tertentu.

Salah satu kawasan PKL yang menurut Sandiaga belum ditata dengan baik adalah kawasan Tanah Abang.

Penataan pedagang kaki lima (PKL) di eks-IRTI Monas atau disebut program Lenggang Jakarta sudah hampir selesai. Namun, hingga saat ini, lahan tersebut belum juga digunakan.

Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi mengizinkan pedagang kaki lima memasuki ruang publik. Aturan ini bertentangan dengan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang justru melarang PKL di ruang publik.