Misalnya pada kasus korupsi Bupati Subang, KPK menyadari bahwa ruang penyimpanan barang bukti yang dimiliki KPK dianggap masih kurang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung untuk lebih transparan soal informasi penanganan kasus korupsi.

Salah satu yang dijadikan dasar adalah banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani Bareskrim Polri.

Supriyadi menerangkan, Polri dan Kejaksaan seharusnya dapat menuntut pelaku korupsi dengan sanksi yang berat.

"Jadi bukan ukurannya hari yang sama ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apakah sudah ada bukti? Kalau bukti diperoleh dalam ukuran jam mungkin saja. Tapi untuk kompleks crime, pengumpulan bukti kan memakan waktu yang tidak sedikit,"