Menurut Mahfud, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek tersebut.

Masih ditemukan banyak pertambangan yang belum dilengkapi dokumen perizinan pada aktivitas pertambangan di kaki Gunung Merapi

Adapun penambangan itu rencananya dilakukan pemerintah guna memasok bahan material pembangunan Bendungan Bener.

Kuasa hukum warga Desa Wadas dari LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Kamis (24/2/2022). Dalam pertemuan tersebut, warga Wadas sampaikan tiga alasan utama mereka menolak wilayahnya dijadikan lokasi penambangan.