Calon wakil presiden Hatta Rajasa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelesaikan kisruh yang terjadi dalam proses pemungutan suara di Hongkong.
Anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin, menyarankan agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di luar negeri menyediakan waktu lebih untuk warga negara Indonesia (WNI) yang ingin menggunakan haknya untuk mencoblos.
Menurut salah satu panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, kericuhan baru dimulai justru ketika semua proses pemungutan suara sudah selesai. Berikut ini adalah tuturan salah satu panitia itu tentang satu Minggu di Victoria Park.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum berkomentar soal ricuh pemungutan suara yang terjadi di Hongkong pada Minggu (6/7/2014) sore. Presiden akan terlebih dulu mendengarkan penjelasan dari pihak Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Luar Negeri.