Badan Keuangan Daerah DKI Jakarta memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan TPP atau TKD.

Prasetio mengatakan, TKD ASN DKI Jakarta dipotong sebesar 25 persen dan ditunda 25 persen terhitung sejak April lalu.

"Mohon (Gubernur DKI Jakarta) Pak Anies Baswedan tidak menunda-nunda pembayaran tunjangan pegawai. Kalau bisa dibayar hari ini."

"Bukan gara-gara Tunjangan Kerja Daerah (TKD)," kata Subandi.

Anggota Komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI, Gembong Warsono, setuju pada langkah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI yang tidak membayar tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi pegawai yang bolos setelah libur panjang Lebaran.