Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazalli bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak.

Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin berpendapat, jika MK mengabulkan permohonan terkait pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan serentak, maka hal itu bisa membawa kegalauan politik.

Partai Golkar menyatakan siap mendukung jika pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan serentak.

PKS mendukung gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Ghazali.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin menilai, pemilu serentak baru dapat dilaksanakan pada Pemilu 2019 mendatang.