Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengaku heran dengan munculnya wacana perubahan ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) setelah DPR dan pemerintah telah sepakat tidak merevisi Undang-undang Pemilu.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak publik untuk menyerahkan keputusan mengenai sistem pemilihan umum proporsional terbuka atau tertutup ke Mahkamah Konstitusi (MK).