Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemilu 2024

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden
Junimart mengatakan, para menteri sebaiknya tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik pribadi jelan Pemilu 2024.
Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU
Calon presiden Ganjar Pranowo disebut belum menerima undangan penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden terpilih dari KPU.
Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat
Ketum Golkar, Airlangga tegaskan putusan MK final dan mengikat. Itu menanggapi PDI-P yang sebut proses hukum terkait Pilpres masih jalan di PTUN
Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik
Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali sebut kedatangannya ke rumah Prabowo untuk temui Ketua Harian Gerindra dan Prabowo. Tapi, mereka tidak bicara politik
Nasional
01:27
PKS: Putusan MK Tak Sesuai Harapan, tapi Harus Dihormati
PKS: Putusan MK Tak Sesuai Harapan, tapi Harus Dihormati

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang...

video

All News

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
02:35
Projo: Putusan MK Sudah Final, Tidak Ada Bukti Politisasi Bansos dan Cawe-cawe

Projo: Putusan MK Sudah Final, Tidak Ada Bukti Politisasi Bansos dan Cawe-cawe

video
02:12
Jokowi: Tuduhan ke Pemerintah Tidak Terbukti, Ini yang Penting!

Jokowi: Tuduhan ke Pemerintah Tidak Terbukti, Ini yang Penting!

video
02:16
Cak Imin Tak Terkejut dengan Putusan MK, Sebut Pelemahan Demokrasi Tak Terhentikan

Cak Imin Tak Terkejut dengan Putusan MK, Sebut Pelemahan Demokrasi Tak Terhentikan

video
01:25
Syaikhu: Saatnya Pak Anies Dukung Kader PKS Maju Pilkada DKI

Syaikhu: Saatnya Pak Anies Dukung Kader PKS Maju Pilkada DKI

video
01:53
Jelang Penetapan Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Terima Kunjungan Menlu Singapura di Kemenhan

Jelang Penetapan Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Terima Kunjungan Menlu Singapura di Kemenhan

video
01:56
Tak Usung Anies di Pilkada DKI, PKS: Jangan Degradasi Beliau

Tak Usung Anies di Pilkada DKI, PKS: Jangan Degradasi Beliau

video
01:30
PKS Belum Putuskan Oposisi, tapi Janji Terus Kritis terhadap Pemerintah

PKS Belum Putuskan Oposisi, tapi Janji Terus Kritis terhadap Pemerintah

video
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
01:05
PKS Belum Punya Pasangan untuk Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

PKS Belum Punya Pasangan untuk Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

video
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
05:35
PDI-P: Putusan MK Melegalkan Negara Kekuasaan, Kegelapan Demokrasi

PDI-P: Putusan MK Melegalkan Negara Kekuasaan, Kegelapan Demokrasi

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads