Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemerintahan

Ketua DPP PDI-P: Jangan Sampai Ada Tambahan atau Koalisi Tidak Solid
Ketua DPP PDI-P: Jangan Sampai Ada Tambahan atau Koalisi Tidak Solid
"Dan saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk itu justru menjadi tidak lincah. Ya kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan," tuturnya.
Nasional
01:19
Adik Kim Jong Un Hina Korea Selatan Sebagai Pemerintahan Bodoh
Adik Kim Jong Un Hina Korea Selatan Sebagai Pemerintahan Bodoh
Kim Yo Jong sebut presiden dan pemerintahan korea selatan meniru AS
video
10:40
Ada 4 Rekomendasi Kebijakan Kolaborasi untuk Bisnis dan Pemerintahan Berintegritas, Apa Saja?
Ada 4 Rekomendasi Kebijakan Kolaborasi untuk Bisnis dan Pemerintahan Berintegritas, Apa Saja?
Haryanto T. Budiman selaku Chair of I&C TF mengatakan saat ini kita masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan integritas.
video
01:24
Inpres Percepatan Kendaraan Listrik di Pemerintahan Tengah Disiapkan
Inpres Percepatan Kendaraan Listrik di Pemerintahan Tengah Disiapkan
Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tengah menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) terkait penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan.
video
02:20
Dilema Pemerintah Baru Serbia Hadapi Keputusan Sulit
Dilema Pemerintah Baru Serbia Hadapi Keputusan Sulit
Parlemen Serbia menunjuk pemerintahan baru
video

All News

03:03
Pemerintahan Boris Johnson Terguncang, 2 Menteri Mundur Sekaligus

Pemerintahan Boris Johnson Terguncang, 2 Menteri Mundur Sekaligus

video
02:40
Sri Lanka Undang Pengunjuk Rasa Gabung ke Pemerintahan

Sri Lanka Undang Pengunjuk Rasa Gabung ke Pemerintahan

video
04:28
Respons Masyarakat soal Pelanggaran hingga Pemberhentian Pembangunan Jalur Sepeda

Respons Masyarakat soal Pelanggaran hingga Pemberhentian Pembangunan Jalur Sepeda

video
02:44
Alasan Pak Luhut Pegang Banyak Jabatan di Pemerintahan

Alasan Pak Luhut Pegang Banyak Jabatan di Pemerintahan

video
00:59
Huawei Siap Kembali dan Sebut Pemblokiran AS sebagai Normal Baru

Huawei Siap Kembali dan Sebut Pemblokiran AS sebagai Normal Baru

video
01:21
Berkaca Dari Perang Dunia II, China Wanti-wanti Australia Atas Dosa Jepang

Berkaca Dari Perang Dunia II, China Wanti-wanti Australia Atas Dosa Jepang

video
02:57
Survei Litbang Kompas: Penegakan Hukum Jokowi-Ma'ruf dalam Titik Kritis

Survei Litbang Kompas: Penegakan Hukum Jokowi-Ma'ruf dalam Titik Kritis

video
02:17
Nasdem Tegaskan Konsisten Dukung Pemerintahan Jokowi

Nasdem Tegaskan Konsisten Dukung Pemerintahan Jokowi

video
02:16
AHY Nilai Banyak Kebijakan yang Tidak Pro Rakyat di Era Pemerintahan Saat Ini

AHY Nilai Banyak Kebijakan yang Tidak Pro Rakyat di Era Pemerintahan Saat Ini

video
05:06
Jokowi Dituntut Tegas dalam Menanggapi Wacana 3 Periode

Jokowi Dituntut Tegas dalam Menanggapi Wacana 3 Periode

video
01:34
Israel Bakal Kasih Pemerintahan Mandiri untuk Palestina, Dengan Syarat Ini

Israel Bakal Kasih Pemerintahan Mandiri untuk Palestina, Dengan Syarat Ini

video
01:38
Surya Paloh Minta Kader Nasdem Dukung Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin hingga Akhir

Surya Paloh Minta Kader Nasdem Dukung Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin hingga Akhir

video
01:51
Jokowi Diminta Benahi Pemerintahan Desa Ketimbang Ladeni Wacana Kades 9 Tahun

Jokowi Diminta Benahi Pemerintahan Desa Ketimbang Ladeni Wacana Kades 9 Tahun

video
02:17
Menpan-RB Tjahjo Kumolo Setuju ASN WFH Usai Libur Lebaran

Menpan-RB Tjahjo Kumolo Setuju ASN WFH Usai Libur Lebaran

video
01:36
Megawati Sebut Tak Ada Istilah Oposisi atau Koalisi

Megawati Sebut Tak Ada Istilah Oposisi atau Koalisi

video
03:18
Detik-detik Lonceng di Kyiv Berdentang, Tandai Masa Setahun Perang

Detik-detik Lonceng di Kyiv Berdentang, Tandai Masa Setahun Perang

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads