Deputi tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menyatakan, pemerintahan Jokowi nanti tetap fokus menjalankan agenda kerakyatan meski dibekap keterbatasan anggaran.

Andi berharap kehadiran para relawan media sosial ini akan menjaga partisipasi politik dan mempercepat penyebaran informasi mengenai kebijakan-kebijakan Jokowi-JK.

Keberadaan Tim Transisi diapresiasi, meski tak menjamin bahwa kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

KPK menilai draf RUU KUHP/KUHAP memuat poin-poin yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK meminta Jokowi-Kalla untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan DPR.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, Demokrat siap bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla nantinya jika memang diminta. Menurut Amir, cukup banyak kader Demokrat yang siap dilibatkan dalam kabinet.