Kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dinilai masih belum memberikan implikasi maksimal terhadap kondisi makro perekonomian Indonesia.

Sejauh ini, menurut Misbakhun, para menteri Jokowi masih diuntungkan dengan kisruh internal DPR. Para menteri belum dikritisi secara langsung kebijakannya oleh DPR.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo tidak sependapat jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014 dianggap sebagai penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Banyak pihak yang menentang kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia justru sedang turun. Anggota Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai, hal itu semata bukan salah pemerintah saat ini.

Presiden Joko Widodo direncanakan membuka resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional, Jakarta, Kamis