KPK menilai draf RUU KUHP/KUHAP memuat poin-poin yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK meminta Jokowi-Kalla untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan DPR.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, Demokrat siap bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla nantinya jika memang diminta. Menurut Amir, cukup banyak kader Demokrat yang siap dilibatkan dalam kabinet.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh ingin supaya Pemilu Presiden 2014 ini tidak membuat semangat kesatuan pembangunan bangsa Indonesia terpecah. Ia ingin kubu Prabowo Subianto dapat ikut membantu pemerintahan Jokowi.
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Hamzah Haz, menyarankan PPP untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla jika pasangan tersebut dinyatakan resmi memenangi Pemilu Presiden 2014.