Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemerintah

Pemerintah Akan Hapus 7 Pasal Terkait IMB, Ini Rinciannya...
Pemerintah Akan Hapus 7 Pasal Terkait IMB, Ini Rinciannya...
Aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Berita
Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik
Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Indra Gunawan mengatakan ada empat aturan turunan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang akan segera diterbitkan.
Nasional
02:50
Kekurangan Tenaga hingga Obat, RS Martir Al Aqsa Terus Berjuang untuk Warga Gaza
Kekurangan Tenaga hingga Obat, RS Martir Al Aqsa Terus Berjuang untuk Warga Gaza

Rumah Sakit Martir Al Aqsa kini menjadi satu-satunya fasilitas medis...

video
02:24
Pembangunan Beach Club Raffi Ahmad di Gunungkidul Belum Ajukan Izin ke Pemerintah
Pembangunan Beach Club Raffi Ahmad di Gunungkidul Belum Ajukan Izin ke Pemerintah

Pembangunan beach club Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta, disebut...

video
Pemerintah Diusulkan Buat Komite Pengawas dan Evaluasi Implementasi UU KIA
Pemerintah Diusulkan Buat Komite Pengawas dan Evaluasi Implementasi UU KIA
Komite pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak, khususnya perusahaan dapat menjalankan aturan yang tertuang di UU KIA.
Nasional

All News

Ketika Institusi Pemerintah Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran untuk 2025 ke DPR...

Ketika Institusi Pemerintah Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran untuk 2025 ke DPR...

Tren
02:53
Diusung Kaesang Maju Pilkada Madiun, Maidi Sebut Program Kerjanya Linier dengan Pemerintah Pusat

Diusung Kaesang Maju Pilkada Madiun, Maidi Sebut Program Kerjanya Linier dengan Pemerintah Pusat

video
Aplikasi Temu Jadi

Aplikasi Temu Jadi "Ancaman" Baru, Pemerintah "Pede" Antisipasi Pakai Permendag 31/2023

Whats New
Pemerintah Yakin Aturan Cuti Melahirkan 6 Bulan Tak Timbulkan Diskriminasi Rekrutmen Pekerja

Pemerintah Yakin Aturan Cuti Melahirkan 6 Bulan Tak Timbulkan Diskriminasi Rekrutmen Pekerja

Nasional
Di Rusia, Menko Airlangga Kuatkan Kerja Sama Bilateral dan Terima Penghargaan dari Pemerintah Rusia

Di Rusia, Menko Airlangga Kuatkan Kerja Sama Bilateral dan Terima Penghargaan dari Pemerintah Rusia

Whats New
Soal Polemik Beach Club Raffi Ahmad di Gunungkidul, Pemerintah DIY Bilang Begini

Soal Polemik Beach Club Raffi Ahmad di Gunungkidul, Pemerintah DIY Bilang Begini

Yogyakarta
Penyimpangan pada Masa Orde Baru dari Segi Ketatanegaraan

Penyimpangan pada Masa Orde Baru dari Segi Ketatanegaraan

Stori
Ancam Pasar Lokal, IKATSI Minta Pemerintah Buka Dialog Bahas Aturan Relaksasi Impor Tekstil

Ancam Pasar Lokal, IKATSI Minta Pemerintah Buka Dialog Bahas Aturan Relaksasi Impor Tekstil

Whats New
KPK: Bantuan Pemerintah ke PTN Rp 3 Juta untuk 1 Mahasiswa Per Semeter, ke Kampus Kementerian Rp 16 Juta

KPK: Bantuan Pemerintah ke PTN Rp 3 Juta untuk 1 Mahasiswa Per Semeter, ke Kampus Kementerian Rp 16 Juta

Nasional
Tolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Jaringan Gusdurian Minta Pemerintah Tinjau Ulang

Tolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Jaringan Gusdurian Minta Pemerintah Tinjau Ulang

Nasional
KPK Ungkap Anggaran Pendidikan Lebih Banyak Mengalir ke Kampus Milik Instansi Pemerintah Dibanding PTN

KPK Ungkap Anggaran Pendidikan Lebih Banyak Mengalir ke Kampus Milik Instansi Pemerintah Dibanding PTN

Nasional
Pemerintah Kantongi Rp 22 Triliun dari Lelang 7 Seri SUN

Pemerintah Kantongi Rp 22 Triliun dari Lelang 7 Seri SUN

Whats New
01:29
Soal Iuran Tapera, YLKI: Kenapa Masyarakat Ikut Menanggung Subsidi?

Soal Iuran Tapera, YLKI: Kenapa Masyarakat Ikut Menanggung Subsidi?

video
Rupiah Melemah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Utang Pemerintah Diklaim Terjaga

Rupiah Melemah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Utang Pemerintah Diklaim Terjaga

Whats New
Pemerintah Resmikan Pabrik Penggilingan Padi Pertama Milik Petani

Pemerintah Resmikan Pabrik Penggilingan Padi Pertama Milik Petani

Whats New
Dorong Daerah Berani Tarik Utang, Sri Mulyani: Tapi Tetap Hati-hati..

Dorong Daerah Berani Tarik Utang, Sri Mulyani: Tapi Tetap Hati-hati..

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads