Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemerintah

Wakil Ketua DPR Sambut Baik Wacana Pemekaran Wilayah di Papua secara Komprehensif
Wakil Ketua DPR Sambut Baik Wacana Pemekaran Wilayah di Papua secara Komprehensif
Politikus Fraksi Partai Golkar itu menilai, pertimbangan usulan pemekaran provinsi di Papua dapat melihat aspek geopolitik dan geostrategis.
Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan
Mendag Zulkifli Hasan menyatakan bahwa acara groundbreaking ini merupakan upaya berkelanjutan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di IKN.
Nasional
Pemerintah Targetkan Masyarakat Indonesia Jadi Konsumen Kritis di 2024
Pemerintah Targetkan Masyarakat Indonesia Jadi Konsumen Kritis di 2024
Saat ini Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Nasional 2024 menunjukkan konsumen Indonesia berada dalam kategori 57,04 persen atau mampu menggunakan hak.
Whats New
Anggaran Pemerintah Terbatas untuk Kembangkan Energi Terbarukan, Dukungan Investasi Swasta Jadi Penting
Anggaran Pemerintah Terbatas untuk Kembangkan Energi Terbarukan, Dukungan Investasi Swasta Jadi Penting
Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai penting untuk mencapai target bauran energi terbarukan 2025.
Whats New
Bikin Buffer Zone di Jalan Tol, Pemerintah Akan Bebaskan Lahan 10 Hektar
Bikin Buffer Zone di Jalan Tol, Pemerintah Akan Bebaskan Lahan 10 Hektar
Keberadaan buffer zone (zona penyangga) diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas saat momen Lebaran mendatang.
Berita

All News

Pemerintah Sebut Pembiayaan Pilkada 2024 untuk KPU-Bawaslu Sudah Beres

Pemerintah Sebut Pembiayaan Pilkada 2024 untuk KPU-Bawaslu Sudah Beres

Nasional
Beli Rumah Pakai Tapera Lokasi Tak Jelas, Pemerintah Sarankan Apartemen

Beli Rumah Pakai Tapera Lokasi Tak Jelas, Pemerintah Sarankan Apartemen

Berita
Pilkada 2024: Pemerintah Anggarkan Rp 1,2 Triliun untuk TNI-Polri, Realisasi Masih Minim

Pilkada 2024: Pemerintah Anggarkan Rp 1,2 Triliun untuk TNI-Polri, Realisasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Buka Ruang Prabowo

Pemerintah Buka Ruang Prabowo "Utak-atik" APBN 2025

Whats New
KPU Lempar Bola Aturan Bansos pada Pilkada 2024 ke Pemerintah

KPU Lempar Bola Aturan Bansos pada Pilkada 2024 ke Pemerintah

Nasional
Menko PMK: Jemaah Haji yang Pakai Visa Palsu Pasti Digerebek Pemerintah Arab Saudi

Menko PMK: Jemaah Haji yang Pakai Visa Palsu Pasti Digerebek Pemerintah Arab Saudi

Nasional
Polri Ungkap Pemerintah Thailand Akan Operasi Besar-besaran Buru Fredy Pratama

Polri Ungkap Pemerintah Thailand Akan Operasi Besar-besaran Buru Fredy Pratama

Nasional
Pemerintah Bakal Sanksi

Pemerintah Bakal Sanksi "Travel" Haji Nakal yang Pakai Visa Tak Resmi

Nasional
UU KIA, Pemerintah Wajib Beri Bantuan Hukum Ibu yang Tak Digaji Saat Cuti Melahirkan 6 Bulan

UU KIA, Pemerintah Wajib Beri Bantuan Hukum Ibu yang Tak Digaji Saat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Lelang 7 Seri SBSN, Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun

Lelang 7 Seri SBSN, Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun

Whats New
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
11:44
[FULL] PSI Berikan Surat Rekomendasi kepada Khofifah dan Emil untuk Maju di Pilkada Jawa Timur

[FULL] PSI Berikan Surat Rekomendasi kepada Khofifah dan Emil untuk Maju di Pilkada Jawa Timur

video
01:45
Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah soal Kepala Otorita IKN Mundur

Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah soal Kepala Otorita IKN Mundur

video
Kepala Otorita IKN Baru Bakal Dipilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Pemerintah

Kepala Otorita IKN Baru Bakal Dipilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Pemerintah

Whats New
01:05
Pemerintah Lanjutkan Bagi-bagi

Pemerintah Lanjutkan Bagi-bagi "Rice Cooker" Gratis, Anggaran Rp 85 Miliar

video
Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads