Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemerintah Pusat

Cuma 21,69 Persen, Layanan Air Pipa Indonesia Terendah se-Asia Tenggara
Cuma 21,69 Persen, Layanan Air Pipa Indonesia Terendah se-Asia Tenggara
Kini, cakupan layanan air perpipaan di Indonesia berkisar 21,69 persen, sisanya dilayani dengan non-perpipaan.
Berita
Soal Wacana Penghapusan Pilgub, Haedar: Fokus Pemilu 2024
Soal Wacana Penghapusan Pilgub, Haedar: Fokus Pemilu 2024
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan, para elit politik seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa menjadi kontra produktif.
Yogyakarta
Soal Wacana Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat, Gibran: Seperti Sekarang Ajalah Ya, Demokrasi Tetap Berjalan, Lebih Gayeng
Soal Wacana Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat, Gibran: Seperti Sekarang Ajalah Ya, Demokrasi Tetap Berjalan, Lebih Gayeng
Gibran menilai partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses demokrasi. Masyarakat bisa menentukan kepala daerah sesuai dengan pilihannya.
Regional
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub
Bambang Soesatyo mengaku sepakat jika gubernur tidak dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu, melainkan ditunjuk pemerintah pusat.
Nasional
Sebut Pemerintah Pusat Belum Koordinasi soal Pembangunan Tol Lingkar Solo, Bupati Klaten: Saya Membacanya Lewat Media Sosial
Sebut Pemerintah Pusat Belum Koordinasi soal Pembangunan Tol Lingkar Solo, Bupati Klaten: Saya Membacanya Lewat Media Sosial
Bupati Klaten masih berharap agar pembangunan jalan tol lingkar tak dilakukan karena berdampak pada lahan pertanian.
Regional

All News

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Dinkes Gunungkidul Klaim Ada Perbedaan Data

Dinkes Gunungkidul Klaim Ada Perbedaan Data "Stunting" dengan Pemerintah Pusat

Yogyakarta
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan: Terserah Pemerintah Pusat, Bukan Cak Imin

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan: Terserah Pemerintah Pusat, Bukan Cak Imin

Yogyakarta
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Mendagri Ungkap Banyak Daerah di Sulsel yang Andalkan Transfer Pemerintah Pusat untuk Gaji Pegawai

Mendagri Ungkap Banyak Daerah di Sulsel yang Andalkan Transfer Pemerintah Pusat untuk Gaji Pegawai

Makassar
Ingin Buat Wisata Penangkaran Buaya, Bupati Malaka: Harapan Saya Ada Investor dari Pemerintah Pusat

Ingin Buat Wisata Penangkaran Buaya, Bupati Malaka: Harapan Saya Ada Investor dari Pemerintah Pusat

Regional
Dispar Lombok Tengah: Perayaan Malam Puncak Bau Nyale Didukung Pemerintah Pusat

Dispar Lombok Tengah: Perayaan Malam Puncak Bau Nyale Didukung Pemerintah Pusat

Regional
Minim Kendaraan Pengangkut Sampah, Pemkot Ambon Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Minim Kendaraan Pengangkut Sampah, Pemkot Ambon Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Regional
Saat Kondisi Memprihatinkan Terminal Pasar Lembang Ciledug Disorot Pemerintah Pusat...

Saat Kondisi Memprihatinkan Terminal Pasar Lembang Ciledug Disorot Pemerintah Pusat...

Whats New
Bagaimana Proses Penyusunan RAPBN hingga Menjadi APBN?

Bagaimana Proses Penyusunan RAPBN hingga Menjadi APBN?

Whats New
Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 2,8 Triliun untuk APBD Pemprov Papua Barat Daya

Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 2,8 Triliun untuk APBD Pemprov Papua Barat Daya

Regional
Asosiasi Pengembang Wanita Keluhkan Perizinan di Pusat dan Daerah Tak Sinkron

Asosiasi Pengembang Wanita Keluhkan Perizinan di Pusat dan Daerah Tak Sinkron

Berita
Saat Pemerintah Pusat, Komnas HAM, dan Giring PSI Turun Tangan Selesaikan Polemik SDN Pondok Cina 1

Saat Pemerintah Pusat, Komnas HAM, dan Giring PSI Turun Tangan Selesaikan Polemik SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Polemik SDN Pondok Cina 1 Disorot Pemerintah Pusat, Wali Kota Depok Dapat Masukan

Polemik SDN Pondok Cina 1 Disorot Pemerintah Pusat, Wali Kota Depok Dapat Masukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads