Hal ini dibutuhkan demi mendukung pengembangan Sofifi sebagai ibu kota di Provinsi Maluku Utara.

Asman Abnur mengatakan, Kementerian PAN-RB sedang menyusun standarisasi nasional terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Hal ini karena roda pemeriuntah daerah masih bisa dijalankan oleh Wakil Bupati.

Dalam catatan, pada 2008 Pemda Badung memang sempat menjadi sorotan nasional dengan aksinya merobohkan menara-menara milik operator telekomunikasi. Alasan perobohan kala itu adalah Kabupaten Badung hanya membutuhkan 49 menara untuk melayani masyarakatnya.

DIRE juga membuat peluang bisnis bagi pengembang dan masyarakat. Keuntungan bagi pengembang adalah menjadi tertarik membangun, sementara masyarakat punya saluran investasi baru.