Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemerintah Pusat

[POPULER PROPERTI] UU Cipta Kerja: Pusat dan Daerah Atur Pelaksanaan Konstruksi
[POPULER PROPERTI] UU Cipta Kerja: Pusat dan Daerah Atur Pelaksanaan Konstruksi
Kumpulan berita terpopuler di kanal Properti Kompas.com, Sabtu (10/10/2020).
Berita
Jangan Ragu Melibatkan DPD RI Untuk Menyalurkan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat
Jangan Ragu Melibatkan DPD RI Untuk Menyalurkan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat
DPD RI adalah jembatan penghubung bagi daerah yang ingin menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat.
Kompas Advertorial
Usia Pintu Air 10 Menua, Wali Kota Tangerang Kesulitan Minta Bantuan Pemerintah Pusat
Usia Pintu Air 10 Menua, Wali Kota Tangerang Kesulitan Minta Bantuan Pemerintah Pusat
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengeluhkan kondisi Pintu Air Bendung Pasar Baru atau yang dikenal dengan nama Pintu Air 10.
Megapolitan
Diancam Pemerintah Pusat, Sejumlah Kepala Daerah Mulai Cairkan Anggaran
Diancam Pemerintah Pusat, Sejumlah Kepala Daerah Mulai Cairkan Anggaran
Pemerintah pusat menekan kepala daerah untuk segera mencairkan dana dekonsentrasi yang dibutuhkan warga. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan bahkan mengancam pemerintah siap menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tak patuh.
Nasional
Pemerintah Pusat Akan Tingkatkan Koordinasi dengan Wilayah Perbatasan
Pemerintah Pusat Akan Tingkatkan Koordinasi dengan Wilayah Perbatasan
Untuk meningkatkan koordinasi antar-kepala daerah di wilayah perbatasan dengan pemerintah pusat, maka dibentuk Forum Komunikasi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara.
Nasional

All News

Menhub: Publikasikan Infrastruktur Usang Agar Dapat Perhatian Pemerintah Pusat

Menhub: Publikasikan Infrastruktur Usang Agar Dapat Perhatian Pemerintah Pusat

Regional
Ingin Bangun Rusunawa, Solo Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Ingin Bangun Rusunawa, Solo Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Regional
Konflik Penghuni dan Pengelola Apartemen Bukan Domain Pemerintah Pusat

Konflik Penghuni dan Pengelola Apartemen Bukan Domain Pemerintah Pusat

Berita
Pemerintah Pusat Dinilai Ikut Andil dalam Kemacetan Jakarta

Pemerintah Pusat Dinilai Ikut Andil dalam Kemacetan Jakarta

Megapolitan
Pemerintah Pusat Janji Bantu Pembangunan Kembali Pasar Klewer

Pemerintah Pusat Janji Bantu Pembangunan Kembali Pasar Klewer

Regional
Pembebasan Lahan Waduk Ciawi Diambil Alih Pemerintah Pusat

Pembebasan Lahan Waduk Ciawi Diambil Alih Pemerintah Pusat

Megapolitan
Presiden: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Hemat

Presiden: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Hemat

Nasional
Aceh Belum Sepakat soal Bagi Hasil

Aceh Belum Sepakat soal Bagi Hasil "Offshore" dengan Pemerintah Pusat

Makro
Pemerintah Pusat Izinkan Aceh Kelola Migas hingga 200 Mil jika Ubah Bendera

Pemerintah Pusat Izinkan Aceh Kelola Migas hingga 200 Mil jika Ubah Bendera

Nasional
BBM Naik, Ridwan Kamil Minta 100 Bus Baru ke Pemerintah Pusat

BBM Naik, Ridwan Kamil Minta 100 Bus Baru ke Pemerintah Pusat

Regional
Pemerintah Pusat Evaluasi Beberapa Qanun Aceh

Pemerintah Pusat Evaluasi Beberapa Qanun Aceh

Nasional
Mendagri Larang Pejabat Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah Rapat di Hotel

Mendagri Larang Pejabat Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah Rapat di Hotel

Nasional
DKI, Pemerintah Pusat, dan Swasta

DKI, Pemerintah Pusat, dan Swasta "Berbagi" Penggarapan Tanggul Raksasa Jakarta

Megapolitan
Cara Ahok Paksa Pemerintah Pusat Renovasi Gelora Bung Karno

Cara Ahok Paksa Pemerintah Pusat Renovasi Gelora Bung Karno

Megapolitan
Tanpa Pemerintah Pusat, DKI Tertatih-tatih Selesaikan Masalah Ibu Kota

Tanpa Pemerintah Pusat, DKI Tertatih-tatih Selesaikan Masalah Ibu Kota

Megapolitan

"Jakarta Macet karena Dosa Pemerintah Pusat"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads