Salah satunya, Lenis mencontohkan dana otonomi khusus yang dinilai tidak disalurkan secara transparan.

Sudarsono mengatakan anggaran pembangunan kantor DPD itu menggunakan dana dari APBN 2015, sementara tanahnya adalah hibah dari pemerintah provinsi.

"Jadi, laporan keuangan kita masih bermasalah dalam hal tata kelola, belum sampai ke upaya penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat. Padahal, jelas di Undang-Undang Dasar, selain tata kelola, keuangan negara juga harus untuk kemakmuran rakyat," kata Ketua

"Ini kan masalahnya ialah masalah yang dilakukan pemerintah masing-masing," ucap Kalla.

Otoritas Jaksa Keuangan mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur.