Perppu pembubaran Ormas ini akan menjadi salah satu cara pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai anti-Pancasila.

Mendagri memastikan pihaknya bersama Kejaksaan Agung dan Polri sudah membahas rencana pembubaran ormas yang dianggap tidak pancasilais.

Menurut Ronny, jika ingin melakukan pembubaran terhadap suatu ormas, kementerian terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri selaku pengawas ormas, dan Kementerian Hukum dan HAM selaku pembuat undang-undang, harus aktif dan tidak saling tunggu.