Roem menegaskan, pemberhentian sementara Kombes AW dari jabatannya tidak ada kaitannya dengan skandal kasus penggelapan yang terjadi di BNI.

Lazimnya, tindak pidana yang dapat dikenakan untuk pemberhentian adalah korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, narkotika, dan kejahatan dengan sanksi penjara lebih dari 10 tahun.

"Pada dasarnya aturan tersebut amat baik niatnya, agar pimpinan KPK punya standar moral tinggi tak terkecuali melakukan kejahatan sekecil apa pun. Ditujukan agar KPK jadi lembaga terpercaya dalam tindakan luar biasa. Hanya saja di balik pasal ini, terdapa

Bambang menyatakan bahwa berbagai dukungan yang diberikan ke KPK membangkitkan kesadaran bahwa kriminalisasi terhadap KPK tidak dapat dibiarkan.

MK telah mengirimkan surat pemberhentian sementara Ketua MK Akil Mochtar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (4/10/2013).