Pemerintah sulit melakukan pembuatan sodetan dan normalisasi Sungai Ciliwung karena warga di sekitarnya tidak mau direlokasi. Menuntut ganti rugi karena rumahnya harus digusur selama proyek berjalan.
Berlarut-larutnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan kereta transportasi massal cepat (mass rapid transit/MRT) merupakan imbas tata kota yang buruk.
Pembebasan lahan bagi pembangunan jalan dipahami oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebagai masalah utama suatu proyek berjalan cepat atau lambat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan untuk menambah biaya pembebasan lahan dalam proyek pembangunan tol Trans Jawa, khususnya pembangunan ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.