Pemerintah sulit melakukan pembuatan sodetan dan normalisasi Sungai Ciliwung karena warga di sekitarnya tidak mau direlokasi. Menuntut ganti rugi karena rumahnya harus digusur selama proyek berjalan.
Berlarut-larutnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan kereta transportasi massal cepat (mass rapid transit/MRT) merupakan imbas tata kota yang buruk.
Pembebasan lahan bagi pembangunan jalan dipahami oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebagai masalah utama suatu proyek berjalan cepat atau lambat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan untuk menambah biaya pembebasan lahan dalam proyek pembangunan tol Trans Jawa, khususnya pembangunan ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota. Dia meminta dukungan Pemprov DKI terkait pembebasan lahan sekaligus melaporkan kondisi terkini perkembangan proyek MRT.