Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pembangunan

Daerah dan Pembangunan Rendah Karbon
Daerah dan Pembangunan Rendah Karbon
Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) telah dimulai sejak Oktober 2017, setahun setelah Indonesia meratifikasi Kesepakatan Paris.
Whats New
01:34
Penjelasan soal Hoaks Menag Minta Masyarakat Ikhlaskan Dana Haji untuk Pembangunan IKN
Penjelasan soal Hoaks Menag Minta Masyarakat Ikhlaskan Dana Haji untuk Pembangunan IKN

Beredar hoaks bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat...

video
02:27
PPP Gagal Masuk Senayan untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah, Kok Bisa?
PPP Gagal Masuk Senayan untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah, Kok Bisa?

Partai Persatuan Pembangunan alias PPP bakal gagal masuk Senayan untuk...

video
Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 37,15 M, Salah Satunya untuk Awasi Pembangunan IKN
Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 37,15 M, Salah Satunya untuk Awasi Pembangunan IKN
Selain mengawasi pembangunan IKN, penambahan anggaran diajukan Komnas HAM salah satunya juga untuk melakukan renovasi kantor.
Nasional
Menanti 50 Tahun, Desa Kosambi Akhirnya Punya Jalan Layak Berkat TMMD
Menanti 50 Tahun, Desa Kosambi Akhirnya Punya Jalan Layak Berkat TMMD
Setelah 50 tahun menanti, Desa Kosambi kini memiliki jalan layak berkat program TMMD. Warga merayakan kemajuan infrastruktur ini dengan sukacita.
Kompas Advertorial

All News

Mendagri Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Politikus PDI-P Pertanyakan Kajiannya

Mendagri Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Politikus PDI-P Pertanyakan Kajiannya

Nasional
Belum Adanya Aturan Tata Kelola dan Peralihan Aset IKN Jadi Sorotan BPK

Belum Adanya Aturan Tata Kelola dan Peralihan Aset IKN Jadi Sorotan BPK

News
PPP Tak Lolos ke Parlemen Buntut

PPP Tak Lolos ke Parlemen Buntut "Gagap" Menghadapi Perubahan Pemilih

Nasional
Gus Halim Ingin Realisasikan Bank Desa Terbentuk di Setiap Desa

Gus Halim Ingin Realisasikan Bank Desa Terbentuk di Setiap Desa

Nasional
BPK Soroti Pendanaan Pembangunan IKN yang Masih Andalkan APBN

BPK Soroti Pendanaan Pembangunan IKN yang Masih Andalkan APBN

News
02:16
BP Tapera Tegaskan Dana Tapera Bukan untuk Bangun IKN

BP Tapera Tegaskan Dana Tapera Bukan untuk Bangun IKN

video
Mendagri Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, PKB: Dibuka Saja Agar Jadi Perdebatan

Mendagri Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, PKB: Dibuka Saja Agar Jadi Perdebatan

Nasional
Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Mendagri Dianggap Tak Baca Situasi dengan Tepat

Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Mendagri Dianggap Tak Baca Situasi dengan Tepat

Nasional
BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN

BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN

Nasional
02:51
Segudang Masalah IKN Hasil Temuan BPK, Mulai dari Pendanaan hingga Aset

Segudang Masalah IKN Hasil Temuan BPK, Mulai dari Pendanaan hingga Aset

video
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Nasional
Temuan BPK: 5 Area Hasil Pengadaan Tanah IKN Belum Bersertifikat

Temuan BPK: 5 Area Hasil Pengadaan Tanah IKN Belum Bersertifikat

News
BPK: Manajemen Pasokan Material dan Alat Konstruksi IKN Belum Optimal

BPK: Manajemen Pasokan Material dan Alat Konstruksi IKN Belum Optimal

News
Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu

Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads