"Apakah ini cukup urgensinya di saat ekonomi kita terbatas? Apakah adil pemerintah hanya memerhatikan jarak Jakarta-Bandung, di mana infrastruktur sudah sangat memadai?" tanya anggota DPR, Epyardi Asda.
Kementerian Perhubungan menyatakan tidak ikut terlibat dalam perencanaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab proyek yang diperkirakan bernilai Rp 60 triliun itu nantinya tidak akan dibiayai oleh APBN.