KPK telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, serta Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP, Rabu (19/2/2014).

Kisruh internal di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat membuat jadwal pembahasan Rancangan Undang-undang terganggu. Padahal, untuk masa sidang ini, ada tiga RUU yang harus dikejar pembahasannya.

Penghentian pembahasan revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilakukan DPR dengan pemerintah dinilai sulit.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mempertanyakan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto yang meminta DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).