Pengelolaan anggaran di masa pandemi ini harus terus dilanjutkan sampai tahun-tahun berikutnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian, keputusan pemerintah untuk kembali memangkas angga

Darmin Nasution menyatakan APBN-P 2016 tidak mungkin dirilis tanpa pemangkasan anggaran.

Rencana pemangkasan anggaran operasional KPU dan Bawaslu oleh pemerintah akan berimbas pada pilkada serentak 2017.

Kejaksaan Agung ternyata memotong pos anggaran di sektor penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum sebesar Rp 8,6 miliar. Kejagung juga memotong anggaran di sektor penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus sebesar Rp 23 miliar.