Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mendesak Kepolisian Daerah Papua secepatnya menangani kasus pemalsuan dokumen yang menghambat proses pelantikan anggota DPRD Mimika yang terpilih melalui pemilihan legislatif 2014 silam.
Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Golkar hasil Munas Jakarta, Melky Lakalena, mengatakan bahwa dua orang tersangka kasus pemalsuan dokumen munas tersebut bukan berasal dari pendukung Agung Laksono.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, penetapan dua kader Golkar di kubu Agung Laksono bisa menjadi pertimbangan PTUN untuk memutuskan pengurus mana yang sah.