Kota Makassar dipilih karena selalu terdepan dalam hal inovasi pelayanan publik untuk warganya

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memerintahkan seluruh kepala daerah dan aparat pemerintah daerah menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) saat melayani publik. Jika tidak, pemerintah yang bersangkutan akan dikenai sanksi.

IGI mencatat, komitmen pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait alokasi sektor pelayanan publik masih rendah.

Ombudsman Republik Indonesia menyindir sikap pemerintah pusat yang kerap mendorong pemerintah daerah agar memberikan pelayanan publik satu pintu.

Ombudsman RI memberikan rapor merah atas pelayanan publik di lima kementerian.