Kota Makassar dipilih karena selalu terdepan dalam hal inovasi pelayanan publik untuk warganya

Memperingati Hari Antikorupsi, Ombudsman RI perwakilan Lampung mengungkapkan, 80 persen satuan kerja dinas pemerintah (SKDP) di Lampung memiliki standar pelayaan buruk.

Hampir 50 persen dinas pelayanan publik di DKI Jakarta belum mematuhi standar pelayanan UU Pelayanan Publik.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memerintahkan seluruh kepala daerah dan aparat pemerintah daerah menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) saat melayani publik. Jika tidak, pemerintah yang bersangkutan akan dikenai sanksi.

IGI mencatat, komitmen pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait alokasi sektor pelayanan publik masih rendah.