Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pelanggaran Ham

Langkah Jokowi Teken Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Non-Yudisial Dinilai Keliru
Langkah Jokowi Teken Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Non-Yudisial Dinilai Keliru
Upaya pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur non-yudisial dinilai menutup akses keadilan bagi korban.
Nasional
KSP Bantah Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Punya Landasan Hukum
KSP Bantah Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Punya Landasan Hukum
Jaleswari menegaskan, kebijakan penyelesaian non-yudisial dimungkinkan dikeluarkan oleh presiden sebagai sebuah executive measure.
Nasional
Istana Klaim Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Pro pada Korban
Istana Klaim Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Pro pada Korban
Menurut dia, jika mekanisme yudisial berorientasi pada keadilan retributif, maka mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban.
Nasional
KSP Klaim Korban Dilibatkan dalam Penyusunan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
KSP Klaim Korban Dilibatkan dalam Penyusunan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
KSP mengeklaim, penyusunan Keppres tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu turut melibatkan korban.
Nasional
KSP: Jalur Yudisial dan Non-yudisial Perlu Ditempuh untuk Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
KSP: Jalur Yudisial dan Non-yudisial Perlu Ditempuh untuk Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyatakan, jalur yudisial dan non-yudisial harus ditempuh dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa.
Nasional

All News

KSP: Keppres Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Terobosan Pemerintah

KSP: Keppres Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Terobosan Pemerintah

Nasional
Jokowi Dinilai Harus Penuhi Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Dinilai Harus Penuhi Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Nasional
Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Nasional
Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Nasional
Jokowi Teken Keppres Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM, Komisi III DPR: Jalur Hukum Selalu Jadi Pilihan

Jokowi Teken Keppres Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM, Komisi III DPR: Jalur Hukum Selalu Jadi Pilihan

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Apa Saja Tugasnya?

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Apa Saja Tugasnya?

Nasional
Imparsial Minta Pemerintahan Jokowi Segera Ungkap Pelanggaran HAM Kasus Munir

Imparsial Minta Pemerintahan Jokowi Segera Ungkap Pelanggaran HAM Kasus Munir

Nasional
Jokowi Teken Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Teken Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Komnas HAM Diharap Tak Mengulur Waktu

Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Komnas HAM Diharap Tak Mengulur Waktu

Nasional
Mengenang Peristiwa Kudatuli: Saat Konflik Partai Berujung Kerusuhan Mencekam

Mengenang Peristiwa Kudatuli: Saat Konflik Partai Berujung Kerusuhan Mencekam

Nasional
MA Loloskan 8 Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan HAM Berat, Ini Nama-namanya

MA Loloskan 8 Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan HAM Berat, Ini Nama-namanya

Nasional
Kontras Pertanyakan Profesionalitas Kejagung Tangani Kasus Paniai

Kontras Pertanyakan Profesionalitas Kejagung Tangani Kasus Paniai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads